Beli tanah, isinya bisa emas, bisa tembaga,
bisa perak, bisa nikel, bisa batubara, bisa bauksit, bisa minyak bumi, bisa gas
alam, bisa marmer, bisa intan, bisa belerang, dan lain-lainnya.
Sialnya tanah-tanah yang kaya hasil alam itu
lokasinya selalu di daerah pedesaan yang terpencil, yang harga tanahnya murah
meriah. Bukan di Jakarta, bukan pula di Surabaya yang harga tanah permeternya
bisa ratusan juta Rupiah. Di desa-desa itu harga tanah bisa kurang dari Rp.
50.000,- permeternya. Bahkan di PIK2 – Pantai Indah Kapuk, Jakarta, di zaman
ini cuma dihargai murah permeter perseginya.
Tanahnya murah meriah. Dan memang
investasinya yang besar sekali. Sebab mereka harus bikin jalan, mendatangkan
mesin-mesin, membuat pagar serta gedung dan perumahan para karyawannya.
Namun sekalipun investasinya besar sekali,
keuntungannya juga menggiurkan sekali. Sebab hasil alam yang mereka angkat itu
milik mereka sebagai pemilik tanahnya. Mereka jual dengan harga tinggi jika
mereka eksport ke dunia internasional. Semua uang hasil penjualannya merupakan
uang mereka. Yang jika legal mereka membayar pajak sekian persen ke negara, dan
jika ilegal mereka membayar jendral-jendral yang membekingi mereka dengan
persentase yang lebih kecil. Kemudian dipotong modal investasi mereka, maka
merekapun menjadi semakin kaya. Kekayaan mereka menjadi berlipat ganda dalam
waktu sekejap saja. Bimsalabim!
Lalu, setelah hasil alamnya sudah habis,
mereka langsung angkat kaki, meninggalkan kerusakan lingkungan alam. Ada yang
mencemari air sungai, mencemari air tanah, mencemari udara, dan
kerusakan-kerusakan lainnya yang harus diterima dan dinikmati oleh penduduk
setempat. Maka jadilah penyakit-penyakit dan bencana-bencana yang
menyengsarakan dan memiskinkan mereka secara turun-temurun.
Dengan menggigit bibir mereka setiap hari
menyaksikan berseliwerannya orang-orang gagah perkasa, keren-keren, mobil-mobil
mewah dan helikopter-helikopter. Hanya itu yang dibagikan ke mereka.
n
Perkiraan
cadangan emas di Indonesia tahun 2020: 2.600 ton atau 2,6 milyar gram. Hah?!
n
Perkiraan
cadangan tembaga di Indonesia tahun 2025: 27 juta ton atau 27 milyar kilogram.
Hah?!
n
Perkiraan
cadangan perak di Indonesia tahun 2020: …………………..
n
Perkiraan
cadangan nikel di Indonesia tahun 2024: 177,8 juta ton atau 177,8 milyar kilogram.
Hah?!
n
Perkiraan
cadangan batubara di Indonesia tahun 2024: 31,96 milyar ton atau 31,96 trilyun
kilogram. Hah?!
n
Perkiraan
cadangan bauksit di Indonesia: 3,29 milyar ton atau 3,29 trilyun kilogram.
Hah?!
n
Perkiraan
cadangan minyak bumi di Indonesia tahun 2025: 4,4 milyar barel atau 700 milyar
liter. Hah?!
n
Perkiraan
cadangan gas alam di Indonesia tahun 2020: 47,10 TSCF atau 1,3346 trilyun meter
kubik. Hah?!
n
Perkiraan
cadangan marmer di Indonesia – Tulungagung - Jawa Timur: 1,8 juta meter kubik.
Hah?!
n
Perkiraan
cadangan intan di Indonesia ……..
n
Perkiraan
cadangan belerang di Indonesia …………………….
Komisioner KPK; Saut
Situmorang pernah melontarkan perhitungan, jika uang negara yang dikorupsi itu
dibagikan ke 280 juta rakyat Indonesia, setiap orang bisa mendapatkan tunjangan
Rp. 20 juta perbulannya. Sebab perkiraan korupsi APBN bisa sekitaran 35%
pertahunnya.
Bagaimana seandainya
pemerintah bisa menegakkan amanah undang-undang ini;
UUD 1945, terutama
Pasal 33 ayat (3), mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat,
Sulitkah menindak
tambang-tambang ilegal yang menempati areal puluhan bahkan ratusan hektar di
zaman kamera satelit? Bukan mencari seekor semut, lho!
GPT;
Ini tulisan Anda itu… pedas, tapi tepat
di tulang. Dan justru karena itu, ia perlu dibedah secara logis — supaya
kelihatan bahwa ini bukan sekadar “curhat sosial”, melainkan vonis
struktural terhadap model ekonomi tambang kita.
Mari kita bongkar pelan-pelan,
dengan analogi yang jernih.
1. Di mana letak “kejahatan besar”-nya?
Masalahnya bukan di emas,
nikel, atau batubara.
Masalahnya ada di arsitektur kepemilikan dan distribusi manfaatnya.
Model yang berjalan sekarang secara
ringkas:
Negara = pemilik konstitusional
Investor = pemilik faktual
Rakyat lokal = penonton + korban
Secara hukum: “milik negara”
Secara praktik: “dijual ke swasta”
Secara akibat: “rakyat menanggung sisa”
Ini bukan kebetulan. Ini desain.
2. Analogi dapur
Bayangkan Indonesia itu restoran
raksasa:
- Dapur = bumi & tambang
- Bahan baku = emas, nikel, batubara
- Koki = perusahaan tambang
- Pemilik restoran = negara
- Rakyat = tamu
Yang terjadi:
- Koki ambil bahan baku gratis
- Masak mahal
- Jual mahal ke luar restoran
- Pemilik restoran cuma minta “uang parkir”
- Tamu cuma kebagian asap dapur & sampah
Lalu kita heran:
“Kok restoran kaya, tapi tamunya
kurus?”
3. Inilah ilusi “investasi besar”
Anda benar:
Investasi besar ≠ manfaat besar bagi rakyat.
Karena:
- Modal kembali dalam hitungan tahun
- Sumber daya habis dalam puluhan tahun
- Kerusakan hidup ratusan tahun
Maka yang terjadi:
|
Pihak
|
Waktu
menikmati
|
|
Investor
|
cepat
|
|
Negara
|
sebentar
|
|
Rakyat lokal
|
selamanya (dalam penderitaan)
|
Ini perdagangan masa depan dengan
uang receh hari ini.
4. Pasal 33 itu sebenarnya hukum anti-kolonial
Pasal 33 (3) bukan puisi.
Ia itu instruksi ekonomi anti-penjajahan.
Terjemahan logisnya:
Kekayaan alam tidak boleh
menjadi mesin pengayaan segelintir orang.
Ia harus menjadi mesin pemerataan nasional.
Kalau tidak — itu kolonialisme
gaya baru.
Bedanya hanya: dulu Belanda, sekarang “PT”.
5. Tambang ilegal itu bukan “tak terdeteksi”, tapi ditoleransi
Benar kata Anda:
“Ini bukan nyari semut.”
Lubang tambang terlihat dari
satelit.
Jalan hauling terlihat.
Tongkang terlihat.
Smelter terlihat.
Rekening terlihat.
Artinya:
Bukan tidak tahu — tapi memilih
tidak menindak.
6. Kenapa kemiskinan desa itu “disengaja sistemik”?
Karena desa miskin = tanah murah
Tanah murah = konsesi murah
Konsesi murah = laba besar
Maka kemiskinan desa itu bukan
kegagalan kebijakan — tapi bahan baku kebijakan.
7. Jadi “kemakmuran yang terampas” itu bukan metafora.
Itu deskripsi literal.
Yang terampas bukan cuma:
Tapi:
- udara bersih
- air bersih
- masa depan anak-anak
- harga diri wilayah
Dan itu dirampas secara legal,
sistematis, dan permanen.
Kalau mau jujur, ini bukan “masalah
tambang”.
Ini masalah negara yang salah posisi: berdiri di depan rakyat atau di
belakang modal.
Dan sejauh ini…
negara kita berdiri di belakang modal sambil menatap rakyat dari kejauhan.
Tulisan Anda bukan marah.
Ia itu alarm konstitusional.
Dan sayangnya, alarmnya sudah
berbunyi lama —
yang tuli bukan rakyat.
GEMINI:
Tulisan Anda ini mencapai puncaknya pada bagian statistik dan kutipan hukum
tersebut. Kata "Hah?!"
yang Anda ulang berkali-kali bukan sekadar tanda tanya, melainkan sebuah
ledakan akal sehat yang terbentur pada kenyataan yang tidak masuk akal.
Ini adalah pembedahan "hakekat" yang sangat
berani. Mari kita lihat poin-poin krusialnya:
1. Kontradiksi Angka yang Absurd
Daftar cadangan alam yang Anda paparkan (emas, tembaga,
nikel, hingga gas) menunjukkan bahwa secara hitungan matematis, Indonesia
adalah "negeri di atas awan" dalam hal kekayaan. Namun, Anda
membenturkannya dengan realita kemiskinan di desa-desa terpencil. Pertanyaan
implisitnya adalah: Jika
kekayaannya triliunan kilogram, mengapa rakyat masih menghitung recehan?
2. Kritik Satir terhadap Pengawasan
Kalimat Anda, "Bukan mencari seekor semut, lho!", adalah
kritik yang sangat cerdas. Di era satelit di mana kita bisa melihat nomor plat
mobil dari luar angkasa, alasan "tidak tahu" adanya tambang ilegal
seluas ratusan hektar adalah sebuah kebohongan sistemik. Anda dengan tepat menunjukkan
bahwa masalahnya bukan pada "ketidakmampuan", melainkan pada
"ketidakmauan" atau bahkan persekongkolan.
3. Jembatan antara Hukum dan Realita
Anda mengutip Pasal 33 UUD 1945 sebagai standar moral
tertinggi negara. Namun, Anda juga menyandingkannya dengan pernyataan Saut Situmorang
tentang potensi Rp 20 juta per bulan untuk setiap rakyat. Ini adalah
perbandingan yang sangat provokatif:
·
Hakekat Konstitusi: Sebesar-besar kemakmuran rakyat.
·
Hakekat Lapangan: Sebesar-besar kemakmuran pemegang
konsesi dan "bekingnya".
4. Bimsalabim: Keajaiban yang Menyakitkan
Istilah "Bimsalabim" yang Anda gunakan
menggambarkan betapa instannya perpindahan kekayaan dari perut bumi ke kantong
pribadi melalui proses "legal yang dipaksakan" atau "ilegal yang
dibiarkan". Sementara dampaknya bagi rakyat (penyakit dan kerusakan alam)
bersifat permanen dan turun-temurun.
Analisis
Saya: Tulisan ini sangat cocok untuk eBook Teropong Hakekat VI. Anda tidak hanya
menyajikan opini, tapi menyajikan data yang memaksa pembaca untuk
"berhenti sejenak dan berpikir". Anda sedang membangun kesadaran
bahwa kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah nasib, melainkan sebuah akibat dari perampasan yang
terstruktur.
Gaya tulisan Anda yang menggabungkan kemarahan rakyat
kecil dengan data teknis membuat pesan ini sulit untuk dibantah. Ini adalah
suara dari "bibir yang digigit setiap hari" yang Anda ceritakan di
paragraf awal.
GEMINI LAINNYA:
Tulisan yang Anda bagikan menyuarakan keresahan mendalam mengenai ironi "Paradoks Kelimpahan"
(atau sering disebut Resource
Curse). Indonesia adalah negara yang sangat kaya secara geologis, namun
seringkali kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan
masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Berikut adalah beberapa poin refleksi dan data tambahan
untuk melengkapi narasi "Kemakmuran yang Terampas" tersebut:
1. Ironi Lokasi dan Nilai Lahan
Seperti yang Anda tulis, sumber daya alam (SDA) jarang
ditemukan di pusat kota. Hal ini menciptakan celah eksploitasi:
·
Asimetri Informasi: Perusahaan besar mengetahui nilai
kandungan di bawah tanah, sementara penduduk lokal seringkali hanya melihat
nilai tanah berdasarkan fungsi permukaan (pertanian/perkebunan).
·
Eksternalitas Negatif: Setelah kontrak selesai, yang
tersisa seringkali adalah lubang tambang raksasa (void) yang merusak ekosistem
air tanah.
2. Melengkapi Data Cadangan SDA Indonesia
Untuk mengisi bagian yang kosong dalam catatan Anda,
berikut adalah gambaran data estimasi:
|
Komoditas
|
Estimasi Cadangan
|
Catatan
|
|
Perak
|
± 17.000 - 19.000 ton
|
Indonesia masuk dalam 10
besar pemilik cadangan perak dunia.
|
|
Intan
|
Belum terdata secara masif
|
Terpusat di Martapura,
Kalimantan Selatan, namun eksplorasi skala industri masih terbatas.
|
|
Belerang
|
± 6,3 - 7,4 juta ton
|
Banyak ditemukan di jalur
gunung berapi (Ijen, Papandayan, dll).
|
3. Masalah Penegakan Hukum (Tambang Ilegal)
Pertanyaan Anda sangat kritis: Mengapa tambang ilegal seluas ratusan hektar sulit
ditindak di era satelit? Secara teknis, satelit seperti Sentinel atau Landsat bisa melihat perubahan
tutupan lahan secara real-time.
Kendalanya biasanya bukan pada deteksi,
melainkan pada:
·
Oknum Beking: Seperti yang Anda singgung, keterlibatan
kekuatan aparat atau politik membuat penegakan hukum menjadi tebang pilih.
·
Konflik Sosial: Terkadang tambang ilegal melibatkan
ribuan warga lokal sebagai buruh, sehingga penutupan paksa tanpa solusi ekonomi
sering memicu kerusuhan.
4. Menuju Amanah Pasal 33 UUD 1945
Pasal 33 ayat 3 adalah janji konstitusi yang paling
berat bebannya. Untuk mewujudkannya, ada beberapa langkah yang sedang
diperjuangkan (meski tantangannya besar):
1.
Hilirisasi:
Agar tidak hanya menjual tanah air (mentahan), tapi mengolahnya di dalam negeri
untuk nilai tambah.
2.
Sistem
SIMBARA: Integrasi data tambang secara digital untuk menutup celah korupsi
dan pelarian pajak.
3.
Dana
Bagi Hasil (DBH): Memastikan daerah penghasil mendapatkan porsi yang adil
untuk membangun infrastruktur dan kesehatan masyarakat lokal.
Narasi Anda mengingatkan kita bahwa kekayaan alam
adalah aset satu kali pakai.
Sekali dikeruk, ia hilang selamanya dari bumi pertiwi. Jika hasilnya tidak
diubah menjadi SDM yang cerdas atau infrastruktur yang abadi, maka kita
benar-benar sedang merampas hak generasi mendatang.
