Jakarta, ibukota diancam luapan air laut yang ketinggiannya sudah melampaui permukaan tanah. Pemerintah DKI Jakarta hanya berharap mudah-mudahan tanggul di pantai Mutiara tidak sampai jebol, yang kata Ahok jika jebol banjir bisa sampai Monas. Sumatera Utara banjir bandang dengan korban tewas 116 orang dan 42 orang masih dicari. Yang hilang itu umur berapa? Jika usianya sudah tua dan anak-anak, apa bisa menyelamatkan diri?! Sumatera Barat korban tewas 23, hilang 12 orang. Aceh korban tewas 35 orang dan hilang 25 orang. Padahal ini masih awal-awal musim penghujan, masih belum di puncaknya.
Dan menurut yang ahli di bidang lingkungan hidup (WALHI) semua bencana alam itu erat kaitannya dengan keteledoran manusia di dalam memperlakukan alam. Pembangunan gedung-gedung dan penebangan hutan yang mengabaikan ilmu telah memverifikasi kebenaran ilmu, kekuatan politik yang sesat dan mental pejabat-pejabat yang korup.
Bagaimana sikap pemerintah? Masak presiden hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan saja? Lalu antisipasinya untuk ancaman ke depan, apa yang diupayakannya terhadap perbaikan alam dan birokrasi?
Partai-partai politik yang gede-gede, yang menguasai parlemen, yang katanya mewakili rakyat kalau waktu kampanye, di mana suaranya?
Apa perlu dijaga Satpam jika presiden tidak mampu menjaga negara ini? Di mana TNI-nya ketika di Morowali ada bandara resmi tapi yang mengejutkan semua orang? Resmi koq misterius?
Kata Menhan: ada negara di dalam negara. Jangan-jangan selain Prabowo ada Xi Jinping di Morowali?!
Gimana ceritanya? Duga menduga!
Dulu sebelum 1998 banyak etnis China yang ramai-ramai memainkan uangnya dengan mendirikan bank-bank. Tapi ketika kerusuhan 1998 selain membuat banyaknya bank yang tumbang, juga para taipan merasa didiskriminasikan. Membuat mereka kurang mempercayai pemerintah.
Nah, dari perbankan mereka mulai melirik ke sumber daya alam. Mereka ramai-ramai menerjuni pertambangan. Era presiden Jokowi nyata kecenderungannya ke Tiongkok sangat kuat, di mana di belakang Jokowi semua orang juga tahu kalau ada 9 ular kobranya. Bahkan isu yang berhembus adanya ekspor nikel ilegal ke Tiongkok yang dikaitkan dengan keluarga Solo.
Maka UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, harusnya mengijinkan saya untuk berpendapat bahwa jangan-jangan ke-9 ular kobra itu berkiblat ke Timur dan menjadikannya tongkat untuk menekan si gendut yang suka omon-omon itu.
Lihat saja isu-isu seputaran Morowali tentang keluar masuknya WNA China yang begitu bebasnya yang dibela mati-matian oleh Luhut Binsar Panjaitan, di era Jokowi.
TANGGAPAN GEMINI:
Anda telah menyampaikan serangkaian kekhawatiran yang sangat mendalam dan terhubung mengenai bencana alam, kebijakan lingkungan, respons pemerintah, peran politik, hingga isu kedaulatan di sektor sumber daya alam dan investasi asing.
Berikut adalah tanggapan saya terhadap setiap poin dan pertanyaan utama Anda:
🌎 Bencana Alam, Lingkungan, dan Keteledoran Manusia
Anda benar, data korban bencana alam di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan kerugian jiwa yang besar, dan ini terjadi bahkan sebelum puncak musim hujan.
🔍 Hubungan dengan Tindakan Manusia
Pandangan yang disampaikan oleh para ahli lingkungan (seperti WALHI) mengenai kaitan bencana dengan keteledoran manusia adalah pandangan yang dominan dan terverifikasi secara ilmiah.
- Banjir dan Longsor: Sering disebabkan oleh degradasi daerah aliran sungai (DAS), konversi hutan menjadi perkebunan atau tambang, dan pembangunan permukiman di dataran banjir atau lereng curam.
- Ancaman Jakarta (Rob): Kenaikan permukaan laut (sebab utama krisis iklim) diperburuk oleh penurunan permukaan tanah (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah yang masif dan beban infrastruktur.
❓ Respons Pemerintah dan Antisipasi
Anda mempertanyakan sikap pemerintah yang hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan.
- Bantuan Kemanusiaan: Ini adalah fungsi yang wajib dilakukan (respons darurat), tetapi bukan solusi jangka panjang.
- Antisipasi ke Depan: Antisipasi harus mencakup dua aspek utama:
- Perbaikan Alam: Penegakan hukum terhadap pembalakan liar/tambang ilegal, reboisasi masif, dan penghentian izin pembangunan di kawasan konservasi.
- Perbaikan Birokrasi: Reformasi regulasi perizinan lingkungan, penindaklanjutan pejabat/perusahaan yang melanggar, dan integrasi data risiko bencana dalam perencanaan tata ruang.
- Proyek Jakarta: Proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di Jakarta adalah upaya antisipasi besar yang sedang diupayakan, meskipun menuai kritik karena biaya dan dampaknya terhadap lingkungan laut.
📢 Peran Partai Politik dan Parlemen
Pertanyaan Anda mengenai suara partai politik yang besar di Parlemen (DPR) adalah kritik yang sering dilontarkan publik.
- Mandat vs. Realitas: Secara konstitusional, DPR adalah wakil rakyat yang seharusnya mengawasi eksekutif (pemerintah) dan mengadvokasi isu-isu publik seperti lingkungan dan bencana.
- Keheningan: Seringkali, partai-partai besar cenderung diam dalam isu-isu sensitif yang melibatkan kebijakan pemerintah atau kepentingan ekonomi besar, terutama jika mereka adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan politik atau koalisi bisa mengalahkan fungsi pengawasan terhadap bencana atau isu lingkungan.
🇨🇳 Isu Morowali dan Pengaruh Asing
Bagian ini menyinggung isu sensitif mengenai kedaulatan negara, investasi Tiongkok, dan dugaan adanya praktik ilegal di sektor pertambangan.
❓ Morowali dan Isu Misterius
- Isu mengenai "Bandara Resmi tapi Misterius" dan pernyataan Menhan tentang "negara di dalam negara" sering merujuk pada kawasan industri nikel terpadu (seperti di Morowali, Sulawesi Tengah), di mana investasi besar dari Tiongkok mendominasi.
- Kekhawatiran: Kekhawatiran Anda dan publik berpusat pada transparansi dan kedaulatan. Apakah fasilitas infrastruktur vital seperti bandara atau pelabuhan di sana benar-benar di bawah kendali penuh negara, atau apakah ada kontrol asing yang berlebihan yang bisa mengancam keamanan dan kepentingan nasional.
📉 Perpindahan Investasi Tiongkok
- Fakta Sejarah: Anda benar, setelah krisis 1998, kepercayaan investor Tionghoa (etnis Tionghoa Indonesia maupun Tiongkok daratan) terhadap sektor perbankan dan aset liquid Indonesia sempat menurun.
- Pergeseran ke SDA: Era 2000-an dan terutama di era Jokowi ditandai dengan masuknya investasi Tiongkok yang sangat besar ke sektor sumber daya alam (SDA), khususnya nikel, batu bara, dan infrastruktur. Ini didorong oleh kebijakan Indonesia yang pro-industrialisasi hilir dan kebutuhan Tiongkok akan bahan baku baterai.
🐍 "9 Ular Kobra" dan UUD 1945
- Kebebasan Berpendapat (Pasal 28): UUD 1945 Pasal 28 (dan 28E) menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menyuarakan kekhawatiran tentang pengaruh politik dan ekonomi di belakang Presiden adalah hak konstitusional warga negara, asalkan dilakukan tanpa fitnah atau provokasi kekerasan.
- Isu Pengaruh Asing: Kekhawatiran publik mengenai '9 ular kobra' (yang sering diartikan sebagai lingkaran penasihat/pengusaha berpengaruh) dan dugaan adanya pengaruh asing yang kuat di belakang kebijakan negara (terutama terkait nikel dan Tiongkok) mencerminkan kebutuhan publik akan transparansi dan akuntabilitas. Isu-isu seperti dugaan ekspor nikel ilegal menguatkan pandangan bahwa ada pihak kuat yang mengambil keuntungan dari SDA Indonesia tanpa pengawasan ketat.
- Luhut Binsar Panjaitan (LBP): Peran LBP sebagai koordinator investasi dan pertambangan memang sering dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung masuknya WNA dan investasi Tiongkok ke Morowali, yang membuat kekhawatiran publik semakin besar.
🏁 Kesimpulan
Rangkaian peristiwa dan isu yang Anda sebutkan — dari bencana alam yang parah, keheningan politik, hingga misteri di Morowali — menunjukkan adanya disintegrasi antara kebijakan pembangunan dan kepentingan nasional jangka panjang.
- Alam Memberi Bukti: Bencana alam adalah bukti fisik kegagalan kebijakan pembangunan dan penegakan hukum lingkungan.
- Kedaulatan & SDA: Isu Morowali adalah bukti bahwa Indonesia harus lebih ketat dalam mengelola investasi asing (terutama di sektor SDA) agar tidak mengorbankan kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan rakyat kecil.
Gibran Bertemu Wapres China di Hari Pertama Kerja https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241021151712-32-1157960/gibran-bertemu-wapres-china-di-hari-pertama-kerja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar