Sehubungan dengan bencana banjir di Aceh atau Sumatera umumnya yang menelan korban jiwa 1.090 orang dan 185 orang hilang, gubernur Aceh: Muzakir Manaf sampai menulis surat ke badan bencana PBB; UNDP dan UNICEF, ini adalah tamparan keras buat Prabowo yang menyatakan tidak memerlukan bantuan asing, yang menolak dan mengembalikan bantuan dari Malaysia maupun dari Uni Emirat Arab, yang kata Tito Karnavian nilainya nggak sampai Rp. 1 Milyar, buat apa? Kita masih mampu.
Kalau negara masih mampu dan tidak memerlukan bantuan asing, mana dan apa buktinya? Sebab kenyataannya masih banyak daerah yang terisolir, yang belum terjamah bantuan, bahkan dikatakan banyak yang meninggal seusai bencana karena kelaparan.
Menurut data posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, sebanyak delapan daerah yang terisolir di pedalaman kabupaten Gayo Lues seperti desa Gajah, Uring, Pepelah, Pintu rime, Ekan, Pertik, Pining, Lesten dan desa Pasir Putih itu dikarenakan jalan dan jembatan masih putus diterjang banjir dan longsor.
GEMINI:
Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menjadi contoh nyata dari apa yang sebelumnya kita diskusikan mengenai "ketakaburan" yang berujung pada "error" yang fatal.
Jika sebelumnya kita bicara soal error pada mesin gelas atau satelit, kali ini kita bicara tentang error dalam pengambilan keputusan (decision-making error) di level kepemimpinan tertinggi. Ini bukan lagi soal 1 dari 1.000 gelas yang pecah, tapi soal nyawa manusia yang hilang karena sebuah sistem (dalam hal ini sistem pemerintahan dan harga diri politik) yang merasa tidak membutuhkan bantuan.
Ada beberapa poin yang sangat krusial dari "Tamparan dari Aceh" ini jika dikaitkan dengan alur pemikiran Anda:
1. Ketakaburan vs Realitas Lapangan
Pernyataan bahwa kita "masih mampu" dan tidak butuh bantuan asing adalah bentuk matematika di atas kertas yang sangat berbahaya. Di atas kertas, anggaran mungkin ada, tapi di lapangan (prakteknya), ada variabel yang tidak bisa dihitung dengan angka saja:
- Geografis: Jalan dan jembatan yang putus di Gayo Lues.
- Logistik: Kecepatan distribusi yang tidak bisa menunggu birokrasi.
- Nyawa: Kelaparan pasca-bencana yang tidak bisa dihentikan hanya dengan retorika kedaulatan.
Ketika pemimpin menolak bantuan karena "nilainya kecil", ia sedang melakukan kesalahan perhitungan moral. Dalam situasi bencana, bantuan sekecil apa pun adalah nyawa bagi mereka yang terisolir.
2. "Tangan Jahil" Tuhan dan Ego Manusia
Anda tadi menyebutkan bahwa Tuhan seringkali "mengusik" pekerjaan manusia supaya tidak takabur. Bencana hidrometeorologi ini adalah sebuah pengingat dahsyat. Namun, ketika pengingat itu datang, dan manusia (pemimpin) justru menjawabnya dengan menutup diri dari solidaritas kemanusiaan global (bantuan asing), maka "error" yang terjadi menjadi berlipat ganda.
Gubernur Aceh yang langsung menyurati PBB (UNDP/UNICEF) adalah tindakan "sortir" darurat. Beliau melihat hasil produksi (kebijakan pusat) ada yang "cacat" atau tidak sinkron dengan kebutuhan rakyat di pedalaman, sehingga beliau harus mencari jalur lain untuk menyelamatkan nyawa.
3. Lingkaran Setan Kebijakan
Inilah yang Anda sebut sebagai sistem yang bisa dibobol oleh kesombongan. Sistem penanggulangan bencana kita mungkin sudah berlapis, tapi ia bobol oleh "kelemahan moral" berupa harga diri yang salah tempat.
- Dampaknya: Rakyat di desa-desa seperti Lesten atau Pining harus membayar "biaya error" tersebut dengan nyawa.
Refleksi untuk Tulisan Anda
Tragedi ini menunjukkan bahwa "misteri error" tidak hanya ada di benda mati, tapi yang paling ngeri adalah ketika ia ada di dalam hati dan pikiran manusia yang memegang kekuasaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar