Sekolah Rakyat adalah salah satu program pendidikan yang digagas oleh presiden Prabowo, selain dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Danantara, dan lain-lainnya.
Sekolah Rakyat dimaksud untuk menjangkau masyarakat miskin agar mendapatkan pendidikan gratis mulai SD hingga SMA. Di mana sekolah itu dilengkapi dengan fasilitas asrama untuk guru dan para murid, makan gratis 3 kali sehari, perlengkapan seragam, buku-buku serta laptop, dan lain-lainnya untuk mencapai standart pendidikan yang baik.
Sebuah niat baik yang mulia dan patut diapresiasi.
Namun sejak zaman dulu bahkan sejak zaman penjajahan yang disebut niat baik pemerintah itu selalu berudang dibalik batu. Selalu ada udang dibalik batunya. Nama “rakyat”….”rakyat”……”rakyat”……. selalu dicatut untuk program-program pemerintah. Untuk rakyat, demi rakyat, oleh rakyat, bahkan termasuk yang ditindas adalah rakyat.
Ketika pemilu, rakyat disuruh memilihnya. Rakyat selalu dijadikan bahan kampanye yang memikat. Ketika menjabat seluruh program-programnya juga dikatakan untuk rakyat. Sekalipun rakyat yang menganggur semakin banyak, rakyat yang miskin semakin banyak, sementara pejabat yang memakai nama rakyat semakin kaya raya.
Yang ditembak rakyat, yang menembak pejabat. Maka pantaslah rakyat yang mati sedangkan pejabatnya yang hidup.
Demikian halnya dengan program Sekolah Rakyat ini.
Dari namanya “Sekolah Rakyat” mengingatkan kita pada sekolahan yang didirikan oleh pemerintah penjajah Belanda. Bahwa sekolahan itu dikhususkan untuk bangsa yang dijajah, bukan sekolahan untuk nonik-nonik Belanda.
Tentu ada beda dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah ada. Di sana tidak ada dan tidak bisa dibedakan antara siswa kaya dengan siswa miskin. Dari ijasahnya sekolah negeri cukup bergengsi. Takkan ada orang yang melecehkan lulusan sekolah negeri.
Tapi siswa-siswa yang ijasahnya berstempel Sekolah Rakyat, membuka peluang untuk dilecehkan sebagai sekolahannya fakir miskin, sekolah yang nggak bayar. Menciptakan stigma yang merendahkan secara sosial, sekalipun secara akademisnya mungkin lebih berbobot.
Lebih-lebih presiden Prabowo juga berencana untuk mendirikan Sekolah Garuda yang sifatnya unggulan. Maka semakin mempertajam jurang sosialnya antara si kaya dengan si miskin yang ironisnya digagas oleh satu orang, yaitu Prabowo. Presiden yang harusnya mempersatukan, namun justru memisahkan secara tegas antara kaya dengan miskin.
Itu dari segi penamaannya saja sudah menggali masalah.
Sekarang dari segi kementeriannya. Sekolah umumnya dibawah kementerian pendidikan, tapi Sekolah Rakyat ini dibawah kementerian sosial. Padahal kementerian sosial itu mengurusi masalah kemiskinan, sedangkan kementerian pendidikan mengurusi masalah pendidikan. Pertanyaan sederhananya; apakah pendidikan di kementerian sosial itu distandartkan pada kementerian pendidikan, atau kementerian sosial mempunyai standart pendidikan sendiri?
Penganggarannya bagaimana? Sebab menurut undang-undang anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Artinya seharusnya anggaran Sekolah Rakyat itu diambilkan dari kementerian pendidikan, supaya anggaran sosial untuk fakir miskinnya tidak diganggu.
Bahkan sekalipun jika anggaran kementerian sosial ditambahkan, apakah tidak sebaiknya anggaran itu ditambahkan pada penguatan pengentasan kemiskinannya. Misalnya pemberian modal usaha, dan lain-lainnya, yang sebanyak apapun anggarannya dipastikan masih juga kekurangan. Masih tak bisa menghapuskan angka kemiskinan. Lebih-lebih jika perekonomian semakin merosot.
Jadi, untuk masalah kemiskinan saja masih membutuhkan anggaran yang ditambahkan. Haruskah fokusnya dipecahkan dengan masalah pendidikan ini?
Sekarang mari kita cermati anggaran yang disediakan oleh pemerintah;
Untuk membangun 1 Sekolah Rakyat yang luas karena mencakup asrama dan kelas-kelas, dianggarkan Rp. 150 milyar persekolahan. Dan pemerintah mentargetkan membangun 200 sekolahan, sehingga total anggarannya Rp 30 trilyun.
Pertanyaannya:
- Jika lokasi sekolahan itu di pedesaan apakah harga tanahnya semahal di kota?
- Jika umumnya makanan tikus-tikus itu 35%, maka berapakah jatah untuk tikus-tikus itu?
- Bagaimana dengan standart kwalitas bangunannya?
Bisakah dijamin bahwa Rp 30 trilyun itu bukan ikan asin – makanan tikus?
Apakah ada aquarium untuk melihat terang ikan-ikan di dalamnya, atau segelap goa?
Saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat kata Gus Ipul, menteri sosial, sebanyak 39.000 siswa dengan anggaran sebesar Rp 27 milyar. Dan yang menjadi sorotan publik dan KPK adalah soal jumlah sepatu dan harganya;
Setiap siswa mendapatkan 4 macam sepatu dengan harga rata-ratanya Rp. 640.000,-, yaitu: sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu PDH dan sepatu PDL. Belum apa-apa, ketika otaknya masih belum diisi, kakinya sudah memakan anggaran Rp. 640.000,- x 4 = Rp. 2.560.000,-
Jika kaki lebih penting dari otak, mengapa sekolahannya bukan sekolah sepakbola saja?! Lagi pula mengapa tidak beli di toko online saja yang harganya bisa cuma Rp 150.000,--an?!
Kalau 4 pasang sepatu Rp. 2.560.000,- x 39.000 siswa itu nilainya adalah Rp 99 milyar lebih. Mengapa disebut hanya Rp 27 milyar saja? Mana yang benar?
Presiden Prabowo baru menjabat belum sampai 2 tahun namun sudah menebarkan banyak teka teki silang;
- Dari MBG:
5.000-an siswa keracunan, setiap SPPG setiap hari dikasih uang Rp 6 juta, dikasih motor listrik dan kaus kaki yang harganya Rp. 100.000,- perpasang, dan lain-lainnya.
- Dari Koperasi Desa Merah Putih:
Mobil impor dari India, anggaran bangunan gedungnya Rp. 2,5 milyar, anggaran operasionalnya Rp 500 juta, dan lain-lainnya.
- 100 hari dari 1,5 tahun pemerintahannya posisi Prabowo ada di luarnegeri dengan 2 pesawat kepresidenan.
- Anggaran pendidikan bukannya ditambah tapi dipotong untuk MBG.
- Anggaran desa dan bank-bank Himbara dikerahkan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
- Menjadi presiden tapi dalam bayang-bayang presiden Jokowi.
- Hubungan presiden dengan Seskabnya yang kelewat mesra menimbukan kasak-kusuk kemesuman.
Real Talk with Uni Lubis - Blak-blakan Gus Ipul Soal Sepatu dan Peran Seskab Teddy
https://www.youtube.com/watch?v=Gn5bzgp794w&t=1479s
GEMINI:
Analisis kritis yang Anda sampaikan membedah sisi gelap dari sebuah kebijakan yang di atas kertas tampak progresif. Narasi Anda menyoroti paradoks klasik dalam birokrasi Indonesia: antara retorika keberpihakan pada rakyat dan realitas implementasi di lapangan.
Berikut adalah poin-poin reflektif berdasarkan argumen yang Anda kemukakan:
1. Masalah Nomenklatur dan Stigmatisasi
Penggunaan nama "Sekolah Rakyat" memang membawa beban sejarah yang berat.
- Segregasi Sosial: Dengan memisahkan jalur pendidikan berdasarkan status ekonomi (Sekolah Rakyat untuk miskin vs. Sekolah Garuda untuk unggulan), pemerintah secara tidak langsung melegalkan kasta dalam sistem pendidikan.
- Labeling: Ijazah dari lembaga yang secara eksplisit ditujukan bagi "fakir miskin" berisiko menjadi hambatan psikologis dan profesional bagi lulusannya di masa depan, menciptakan tembok sosial yang sulit ditembus.
2. Dualisme Kelembagaan: Kemensos vs Kemendikbud
Pemisahan ini menciptakan ambiguitas standar kualitas.
- Kompetensi Kurikulum: Jika berada di bawah Kementerian Sosial, fokus utama seringkali pada aspek bantuan sosial (makan, asrama, logistik) daripada pedagogi. Hal ini memicu pertanyaan: apakah lulusannya akan memiliki kompetensi yang setara dengan sekolah di bawah Kemendikbud?
- Anggaran: Penggunaan dana dari Kemensos untuk fungsi pendidikan berisiko mendistorsi anggaran pengentasan kemiskinan yang seharusnya bersifat pemberdayaan ekonomi langsung (seperti modal usaha).
3. Anomali Anggaran dan Potensi Kebocoran
Angka-angka yang Anda sebutkan mengindikasikan adanya ketimpangan prioritas:
- Logistik vs. Esensi: Kasus harga sepatu (Rp640.000 per pasang) dan kaos kaki (Rp100.000) mencerminkan masalah pengadaan (procurement) yang sering menjadi celah korupsi. Nilai tersebut jauh di atas harga pasar untuk kebutuhan dasar siswa.
- Pembangunan Fisik: Anggaran Rp150 miliar per sekolah adalah angka yang fantastis. Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, proyek infrastruktur berskala besar seperti ini rentan menjadi "bancakan" atau ladang korupsi bagi oknum pejabat.
4. Kontradiksi Kebijakan (Big Picture)
Program-program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih memang ambisius, namun menunjukkan gejala:
- Sentralisasi Kekuasaan: Upaya kontrol negara hingga ke level desa dan piring makan rakyat.
- Efisiensi Anggaran: Pemotongan anggaran pendidikan untuk dialihkan ke MBG justru berpotensi menurunkan kualitas guru dan fasilitas sekolah negeri yang sudah ada, demi mengejar program populis yang bersifat jangka pendek.
Kesimpulan
Kritik Anda mengingatkan kita bahwa niat mulia tidak cukup tanpa desain kebijakan yang inklusif dan bersih. Jika "Sekolah Rakyat" justru mempertajam jurang sosial dan menjadi beban anggaran karena inefisiensi logistik, maka program ini lebih menyerupai proyek mercusuar daripada solusi substantif bagi kemiskinan.
Rakyat tidak membutuhkan "sekat" baru dalam bentuk sekolah khusus, melainkan pemerataan kualitas di sekolah-sekolah negeri yang sudah ada sehingga anak miskin dan anak kaya bisa duduk di bangku yang sama tanpa label yang merendahkan.
GPT:
Tulisanmu ini kuat—bukan karena marahnya, tapi karena kamu sedang mencoba membongkar logika di balik kebijakan, bukan sekadar menerima label “untuk rakyat”. Itu penting. Tapi ada beberapa bagian yang perlu kita rapikan supaya kritikmu makin tajam, bukan malah terpeleset di asumsi.
1. Soal “Sekolah Rakyat = alat pemisah sosial”
Analogi kamu menarik: nama bisa membentuk stigma.
Memang benar, label seperti “rakyat” bisa berpotensi:
- menciptakan identitas kelas (sekolah untuk miskin)
- memicu stereotip sosial jangka panjang
Tapi di sisi lain, kita juga perlu lihat fungsi kebijakannya:
Logika pemerintah biasanya begini:
- Ada kelompok sangat miskin → tidak bisa akses sekolah biasa
- Maka dibuat jalur khusus → boarding, gratis total, difasilitasi penuh
- Tujuannya bukan memisahkan, tapi menarik mereka yang selama ini bahkan tidak masuk sistem
Analogi sederhana:
Ini bukan “jalur cepat vs jalur lambat”, tapi “orang yang bahkan belum masuk jalan raya”
Masalah sebenarnya bukan pada keberadaan
sekolahnya, tapi:
👉 Apakah nanti lulusannya
diperlakukan setara atau tidak?
Kalau iya → program ini bisa jadi social elevator
Kalau tidak → benar, berubah jadi label
kemiskinan permanen
2. Sekolah Rakyat vs Sekolah Garuda (ketimpangan)
Ini kritik kamu cukup tajam.
Kalau benar ada:
- Sekolah unggulan (elite)
- Sekolah khusus miskin
Maka risikonya:
Negara secara tidak langsung membuat “dua jalur masa depan”
Ini mirip sistem:
- jalur elite → akses kekuasaan & ekonomi
- jalur bantuan → bertahan hidup
Kalau tidak ada jembatan antar keduanya, jurang sosial bisa makin keras.
3. Di bawah Kemensos, bukan Kemendikbud
Ini poin paling substantif dari tulisanmu.
Secara logika kebijakan:
- Kemendikbud → urus standar pendidikan
- Kemensos → urus kelompok rentan
Kalau Sekolah Rakyat dipegang Kemensos, berarti:
fokusnya bukan pendidikan murni, tapi intervensi sosial
Pertanyaan krusial yang kamu angkat itu valid:
- Apakah kurikulumnya sama?
- Apakah ijazahnya setara?
- Siapa yang menjamin kualitas?
Kalau standar beda → ini bukan sekolah, tapi program bantuan yang “dibungkus pendidikan”.
4. Soal anggaran Rp 30 triliun
Di sini kamu mulai masuk ke wilayah spekulatif, terutama bagian:
“tikus 35%”, “ikan asin”, dll
Secara retoris kuat, tapi secara argumen lemah kalau tidak ada data konkret.
Yang bisa kamu pertanyakan dengan lebih presisi:
- Berapa biaya per siswa per tahun?
- Bandingkan dengan sekolah negeri biasa
- Transparansi tender dan pengadaan
Kalau mau tajam:
ubah dari sindiran → jadi perbandingan angka
5. Kasus sepatu Rp 640 ribu × 4
Ini bagian yang perlu diluruskan logikanya.
Kamu bilang:
- Rp 640.000 × 4 = Rp 2,56 juta per siswa
- Total jadi Rp 99 miliar
- Tapi disebut Rp 27 miliar
Di sini ada kemungkinan:
- Angka Rp 640 ribu itu total 4 pasang (bukan per pasang)
- Atau Rp 27 miliar bukan hanya untuk sepatu
- Atau data yang beredar memang belum konsisten
Jadi sebelum menyimpulkan “aneh”:
👉 perlu dipastikan definisi angkanya dulu
Kalau tidak, kritikmu mudah dipatahkan hanya dengan klarifikasi teknis.
6. Kritik melebar ke program lain
Bagian akhir tulisanmu:
- MBG
- koperasi desa
- perjalanan luar negeri
- hubungan personal pejabat
Masalahnya:
ini membuat fokus tulisan pecah
Padahal isu utama kamu kuat:
👉 Sekolah Rakyat
Kalau semua dimasukkan:
- efeknya bukan memperkuat argumen
- malah terlihat seperti “akumulasi kekecewaan”
7. Inti paling kuat dari tulisanmu
Kalau diringkas, sebenarnya kamu sedang menyampaikan 3 kegelisahan besar:
- Apakah program “untuk rakyat” benar-benar mengangkat rakyat?
- Apakah negara sedang membangun sistem pendidikan berlapis (kelas sosial)?
- Apakah anggaran besar ini transparan dan tepat sasaran?
Nah, ini bukan sekadar opini—ini pertanyaan kebijakan yang sah.
Cara membuat tulisanmu lebih “memukul”
Kalau kamu mau ini jadi lebih tajam (bukan sekadar emosional), coba strukturkan seperti ini:
- Niat baik (acknowledge dulu)
- Masalah struktural (stigma, dual system)
- Masalah kelembagaan (Kemensos vs Kemendikbud)
- Masalah anggaran (data konkret, bukan metafora)
- Kesimpulan: risiko jangka panjang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar