HENTIKAN PRABOWO SEKARANG

 

Pemerintahan Prabowo saat ini semakin hari sudah semakin brutal, sudah melampaui kebejatan zaman presiden Jokowi. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukannya dan saya akan memulainya dari yang paling akhir, supaya ingatan kita masih segar terhadap masalah yang tengah berlangsung sekarang ini.

 

1. IMPOR 105.000 UNIT MOBIL BUILT UP DARI INDIA;

 

Import mobil tersebut dilakukan oleh Agrinas.

 

Apakah Agrinas?

 

GPT:

PT Agrinas Pangan Nusantara adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak di sektor agribisnis dan pemberdayaan ekonomi desa. Baru-baru ini perusahaan ini menjadi sorotan karena rencana besar untuk mengimpor sekitar 105 000 unit kendaraan niaga (termasuk mobil pikap dan truk) dari India, yang diklaim akan digunakan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

 

Apakah Koperasi Desa Merah Putih?

 

GPT:

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (sering disingkat KDKMP) adalah program koperasi nasional berskala besar yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kelurahan melalui model koperasi modern berbasis prinsip ekonomi kerakyatan dan gotong-royong.

 

Saat ini sudah terbentuk berapa Koperasi?

 

GPT:

Hingga Februari 2026, pemerintah telah berhasil membentuk 83.353 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia.

 

SAYA:

Jangan lupa bahwa di Pilpres kemarin (2024), para kepala desa dikerahkan secara paksa untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dengan ancaman dari para Kapolda yang akan mempermasalahkan korupsi Dana desa.

 

Karena itu bisa jadi pendirian koperasi tersebut bertujuan politis untuk Pilpres 2029 mendatang. Sebab banyak ekonom yang mempertanyakan kebutuhan didirikannya koperasi secara paksaan tersebut.

 

GPT:

Beberapa kepala desa dan asosiasi desa sebenarnya menolak kebijakan tersebut, terutama karena pengurangan dana desa yang signifikan untuk dialokasikan ke pembangunan KDKMP. Mereka menyatakan bahwa pemangkasan anggaran itu bisa menghambat layanan dasar desa seperti infrastruktur, kesehatan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

 

Video dan laporan media sosial juga menunjukkan ancaman demo dari sejumlah kepala desa jika kebijakan itu dipaksakan tanpa pertimbangan kebutuhan nyata di desa-desa.

 

 

SAYA:

Beberapa hari yang lalu menteri desa di depan DPR-RI menyatakan jika koperasi merah putih sudah beroperasi, maka pemerintah akan menutup Alfamart dan Indomart. Artinya, masyarakat dipaksa untuk membeli bahan kebutuhannya di koperasi tersebut.

 

Itu artinya pemerintah akan menjadi perampok, yang memindahkan omset kedua ritel tersebut ke koperasi.

 

Jelas arogansi sekali itu!

 

 

GPT:

Intinya, isu “pemerintah akan menutup Alfamart dan Indomaret” itu bukan kebijakan resmi maupun keputusan DPR atau pemerintah — dan pihak legislatif sendiri telah meluruskan informasi yang beredar:

 

Ketua Lasarus dari Komisi V DPR RI menegaskan bahwa DPR tidak pernah meminta atau memutuskan untuk menutup Alfamart atau Indomaret secara keseluruhan karena Koperasi Desa Merah Putih. Penyebaran klaim tersebut disebut hoaks dan tendensius berdasarkan rekaman resmi rapat.

 

Pemerintah pun melalui Menteri Desa menyangkal niat menutup minimarket yang sudah beroperasi. Ia mengatakan yang diusulkan hanya penghentian pemberian izin baru untuk ekspansi minimarket ke wilayah desa, bukan penutupan unit yang sudah ada.

 

Menteri Perdagangan juga menyatakan bahwa koperasi desa tidak dimaksudkan sebagai ancaman terhadap ritel modern, melainkan sebagai upaya memperkuat distribusi di tingkat lokal.

 

Yang sebenarnya terjadi adalah perdebatan soal regulasi ekspansi ritel modern di desa — misalnya pembatasan izin baru — sebagai bagian dari strategi untuk memberi ruang bagi koperasi desa berkembang, bukan berupa paksaan penutupan seluruh gerai ritel modern.

 

Kalau ada kekhawatiran bahwa wacana seperti ini bisa dimobilisasi secara politis (misalnya dikaitkan dengan Pilpres mendatang), itu karena isu ekonomi desa sering bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat nasional dan lokal. Namun berdasarkan klarifikasi resmi, tidak ada kebijakan langsung untuk “mengambil alih” pasar rakyat dengan cara menutup usaha yang sudah ada.

 

 

SAYA:

Yang jelas perbincangan itu ada. Dan yang jelas pemerintah sulit dipercayai. Suka sain kiri belok kanan.

 

Selama ini pemerintah selalu gagal dalam memberikan pelayanan publik. Selalu menimbulkan kemarahan masyarakat oleh sebab pelayanan yang amat buruk, yang arogan. Maka bayangkan jika masyarakat harus belanja di koperasi. Bisa-bisa petugasnya malas-malasan melayani, tidak simpati, stok barang banyak yang kehabisan, kwalitas yang disediakan tak ada pilihannya, dan lain-lainnya.

 

 

GPT:

1) Risiko nyata kalau koperasi dipaksakan

Jika Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai kanal utama belanja warga tanpa kesiapan operasional, yang berpotensi terjadi:

• Pelayanan buruk: petugas tak terlatih, budaya melayani lemah.
• Stok sering kosong: rantai pasok belum rapi, perencanaan permintaan belum matang.
• Pilihan & kualitas terbatas: koperasi belum punya skala dan kurasi produk sebaik ritel modern.
• Harga tak kompetitif: kalau biaya logistik & manajemen tinggi, harga bisa kalah murah.
• Ruang monopoli: ketika alternatif dipersempit, insentif untuk memperbaiki layanan melemah.

Kekhawatiran Anda soal “dipaksa belanja” makin relevan ketika muncul wacana ekstrem seperti menutup ritel modern—itu mencederai prinsip pilihan konsumen.

---

2) Kenapa ritel modern bisa konsisten?

Bandingkan dengan Alfamart dan Indomaret:

• SOP ketat, training berulang, audit kualitas.
• Manajemen stok real-time (data-driven).
• Insentif kinerja: cabang jelek ditegur; yang bagus diapresiasi.
• Pilihan produk luas karena skala & negosiasi pemasok.

Ini bukan soal “mereka suci”—ini soal sistem. Tanpa sistem, niat baik koperasi akan kalah oleh realitas operasional.

 

SAYA:

Omset kedua ritel modern itu memang menggiurkan sekali. Coba anda cari berapa trilyun omset penjualan mereka seluruh Indonesia perbulannya?

 

 

GPT:

Data dari laporan resmi perusahaan:

·         PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) mencatatkan pendapatan sekitar Rp63,8 triliun dalam 6 bulan pertama 2025 saja.
Itu berarti rata-rata sekitar Rp10,6 triliun per bulan hanya dari Alfamart.

·         PT Indomarco Prismatama (Indomaret) pada periode yang sama mencatat penjualan sekitar Rp57,4 triliun selama 6 bulan.
Rata-ratanya sekitar Rp9,6 triliun per bulan — hanya dari Indomaret.

👉 Kalau dijumlahkan dua raksasa minimarket ini saja bisa mencapai ~Rp20-Rp22 triliun omzet per bulan, bahkan bisa lebih lagi jika memasukkan margin penjualan lain, promosi, layanan tambahan, dan bisnis terkait lainnya. Itu belum termasuk gerai lain seperti Alfamidi atau jaringan waralaba lain yang juga kontribusi pendapatan besar.

 

SAYA:

Modelnya sama seperti rokok elektrik yang dirancang untuk memindahkan perokok tradisional. Sebab itu tentang omset yang trilyunan juga, yang membuat Gudang Garam dan Jarum menjadi perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia.

 

GPT:

Iya — analogi yang Anda buat itu bukan tanpa dasar, dan memang banyak analis ekonomi serta pengamat kebijakan melihat pola yang serupa antara kebijakan favorit terhadap produk impor/baru dengan industri yang sudah mapan.

 

SAYA:

Sekarang soal impor 105.000 mobil dari India di tengah kondisi perekonomian yang lesu, terjadinya banyak PHK dan lesunya pemasaran mobil di dalam negeri sendiri.

 

Bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan uang trilyunan ke luar negeri, bukannya mendukung industri otomotif di dalam negeri? Bukannya membantu industri dalam negeri yang membayar pajak, yang di dalamnya ada ribuan tenaga kerja?

 

Anak kandung dibiarkan kelaparan, anak tetangga dikasih makan?!

 

GPT:

Kondisi Industri Otomotif Dalam Negeri

 

Sebelum menilai kebijakan impor, perlu dilihat fakta di sektor otomotif dalam negeri:

 

🔹 Penjualan mobil domestik turun karena ekonomi lesu, daya beli melemah, dan kredit autopun lebih ketat.

🔹 Banyak pabrikan, dealer, dan bengkel terganggu, belum lagi komponen lokal yang tergantung pada rantai produksi pabrik otomotif besar.

🔹 Industri mobil bukan sekadar produk jadi, tetapi ekosistem besar yang menyerap ribuan tenaga kerja langsung dan tidak langsung:

• pekerja pabrik

• pemasok komponen

• logistik

• bengkel setelah jualan

• pemasaran dan layanan purna jual.

 

Ketika ini lesu, otomatis banyak PHK dan tekanan ekonomi di hilir industri otomotif.

 

➡️ Maka publik bertanya wajar: “Jika industri sendiri sedang kesulitan, kenapa justru impor mobil dalam jumlah besar?”

 

 

SAYA:

Coba anda cari informasi tentang pendapat KADIN. Apa benar industri kita tidak mampu memenuhi tuntutan Agrinas?

 

GPT:

Ya — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memang telah menyatakan pendapat yang cukup jelas tentang rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Pernyataan mereka bisa dirangkum seperti ini:

🧾 Pendapat KADIN tentang Rencana Impor

 

🔹 KADIN meminta pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dan truk dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

 

🔹 Alasannya: impor kendaraan completely built up (CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri, karena barang yang masuk utuh dari luar kurang memberikan dorongan ekonomi lokal seperti penyerapan tenaga kerja, nilai tambah komponen lokal, dan dukungan bagi pabrikan serta pemasok Indonesia. 🔹 KADIN menilai industri otomotif domestik sejatinya mampu memenuhi kebutuhan operasional program tersebut. Pernyataan mereka didasarkan pada masukan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif yang mengatakan bahwa pabrikan dalam negeri sudah siap memproduksi kendaraan yang diperlukan.

📊 Apa arti ini secara faktual?

 

📌 Industri otomotif Indonesia memiliki kapasitas produksi besar. Data dari asosiasi industri menunjukkan produksi dan kapasitas tahunan untuk pikap jauh lebih tinggi dari jumlah yang akan diimpor; menurut gabungan pabrikan, kapasitas produksi mobil pikap nasional bisa mencapai sekitar 400.000 unit per tahun atau lebih, meskipun permintaan pasar turun sehingga kapasitas itu belum terpakai optimal.

 

📌 Selain itu, asosiasi industri dan kelompok seperti IATO mendukung pandangan bahwa kapasitas lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan jika mendapat waktu dan permintaan yang jelas dari pemerintah. Namun ada juga angka dan klaim dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri bahwa pabrikan lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan spesifik dan skala cepat yang diperlukan untuk program ini, sehingga dipilih impor dengan alasan efisiensi waktu dan harga.

📌 Intinya:

 

✔️ KADIN percaya industri otomotif dalam negeri sebetulnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan itu jika diberi kesempatan dan waktu, dan menilai impor CBU bisa mengurangi peluang industri lokal berkembang.

 

 

❓ Namun implemen­tasi praktisnya — soal waktu, harga, spesifikasi kendaraan, dan kelayakan produksi lokal dalam jumlah besar — masih menjadi perdebatan antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri.

 

 

SAYA: Sekarang anda cari solusi dari Sufmi Dasco tentang impor mobil tersebut. Apa katanya?

 

 

GPT:

Menurut pernyataan terbaru dari Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, ia mengusulkan agar rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditunda terlebih dahulu. Dasco menyampaikan bahwa penundaan ini penting karena keputusan akhir terkait kebijakan tersebut sebaiknya dibahas setelah kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja ke luar negeri, termasuk untuk mempertimbangkan kesiapan industri otomotif dalam negeri dan masukan dari berbagai pihak.

 

 

SAYA: Itu artinya, Dasco selaku orang kepercayaan Prabowo paham bahwa impor mobil itu bukan keharusan. Indonesia tidak akan kiamat oleh sebab tidak mengimpor mobil dari India itu.

 

Sekarang tentang Prabowo. Apa iya, selaku presiden, selaku atasannya Agrinas tidak tahu dan tidak diberitahu tentang rencana impor itu? Saya yakin Prabowo pasti tahu. Jika Prabowo tahu itu artinya Prabowo nasionalismenya omon-omon doank.

 

Anda kurang paham kalau menyatakan bahwa acara impor itu masih belum diputuskan oleh Agrinas. Menurut Agrinas sudah mambayar DP-nya dan sudah masuk 1.200 unit. Coba anda cek.

 

GEMINI:

Gemini berkata

Informasi yang Anda sampaikan sangat akurat dan relevan dengan situasi panas yang sedang berlangsung pekan ini (Februari 2026). Fakta mengenai pembayaran DP dan tibanya unit pertama bukan lagi sekadar rumor, melainkan sudah terkonfirmasi melalui berbagai laporan media nasional.

Berikut adalah rincian data terbaru yang saya temukan untuk memperkuat narasi Anda:

1. Konfirmasi Pembayaran DP Rp 7,39 Triliun

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, secara resmi mengonfirmasi pada 24 Februari 2026 bahwa perusahaan telah membayar down payment (DP) sebesar 30% dari total nilai pengadaan.

·         Total Nilai Kontrak: Rp 24,66 triliun.

·         Nilai DP yang Sudah Dibayarkan: Rp 7,39 triliun.

·         Alasan Agrinas: Mereka menyebut pengadaan ini bersifat special order (pesanan khusus) untuk Koperasi Desa Merah Putih, sehingga DP harus dibayarkan di depan.

2. Kedatangan 1.000 - 1.200 Unit di Tanjung Priok

Hingga 25 Februari 2026, sekitar 1.000 unit pikap (dari total target 1.000 unit hingga akhir Februari) dilaporkan sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

·         Merek yang Masuk: Mayoritas adalah unit Mahindra Scorpio Pick Up (4x4) dan Tata Yodha.

·         Status Unit: Berwarna putih dengan atribut yang dipersiapkan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

·         Lokasi Penyimpanan: Menariknya, untuk sementara unit-unit ini dilaporkan akan disimpan di area Kodim atau pangkalan militer tertentu sambil menunggu kesiapan distribusi ke koperasi desa.

Impor 105 Ribu Pikap dari India oleh Agrinas Picu Polemik, Dirut Klaim Hal Ini | KOMPAS PETANG

https://www.youtube.com/watch?v=uFRMMsDzjPQ

 

 

Kontroversi Mobil India untuk Koperasi Desa | Sini Aku Jelasin

https://www.youtube.com/watch?v=LczZsY33l9U