3. MBG – Makan Bergizi Gratis atau Maling Berkedok Gizi

Saya setuju yang Maling Berkedok Gizi

- Apa alasannya anak-anak orang kaya ikut dikasih makan gratis?

- Apa alasannya di hari libur dan bulan puasa juga tetap dikasih makan?

- Ini bisnis atau kewajiban pemerintah?

- Apa alasannya TNI dan POLRI harus dilibatkan ke dalam bisnis ini?

- Berapa selisih antara anggaran pemerintah dengan belanjanya?

MBG ini dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional.(BGN).

Seperti apa struktur organisasinya?

BGN – SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) – Dapur.

SAYA: Di seluruh Indonesia ada berapa SPPG?

GEMINI:

Angka ini tumbuh sangat pesat dalam setahun terakhir. Sebagai gambaran untuk ide-ide tulisan Anda, berikut adalah rincian perkembangannya:

Jumlah Saat Ini: Tercatat sekitar 24.122 SPPG yang sudah beroperasi (data per 27 Februari 2026).

Target 2026: Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan total sekitar 36.600 unit hingga akhir tahun 2026 untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat.

Kapasitas Layanan: Rata-rata satu SPPG melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 anak (penerima manfaat) di wilayah sekitarnya.

SAYA: Menurut laporan Majalah Tempo, para pemain SPPG itu antara lain adalah TNI, POLRI, orang-orang Gerindra, dan sekutu-sekutunya Prabowo.

GEMINI:

Target pemerintah untuk tahun 2026 adalah menjangkau 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Kelompok sasarannya meliputi:

Anak sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA).
Santri di pesantren.
Balita.
Ibu hamil dan ibu menyusui.
Catatan: Hingga akhir Februari 2026, program ini dikabarkan sudah menjangkau sekitar 60 juta penerima.

2. Anggaran Per Porsi (Rincian Biaya)

Ini adalah bagian yang paling menarik dari sisi "bisnis" yang Anda sebutkan. Pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, namun uang itu dibagi-bagi penggunaannya:

Komponen Biaya	Nilai (Per Porsi)	Keterangan
Bahan Baku Makanan	Rp8.000 – Rp10.000	Uang yang benar-benar dibelanjakan untuk beras, telur, sayur, dll.
Operasional Dapur	Rp3.000	Untuk bayar gas, listrik, air, internet, dan honor relawan/tukang masak.
Investasi/Fasilitas	Rp2.000	Untuk sewa bangunan dapur, peralatan masak, dan pemeliharaan.

SAYA: Jika 60 juta penerima MBG dibagi 24.000 SPPG, maka tiap SPPG melayani berapa porsi perharinya? > 2.500 porsi perharinya.

Jatah SPPG atas tiap porsinya Rp 5.000,-, maka x 2.500 porsi = Rp. 12.500.000,- perharinya.

Kalau perbulan? Rp. 12.500.000,- x 30 hari = Rp. 375.000.000,- perbulan.

Kalau pertahun? Rp. 375.000.000,- x 12 bulan = Rp. 4,5 Milyar.

Sekarang keuntungan Dapur yang menerima anggaran Rp. 10.000,- perporsi, jika dibelanjakan Rp. 8.000,- perporsinya, maka keuntungannya = Rp. 2.000,- x 2.500 porsi perhari = Rp. 5.000.000,- perhari.

Sebulan = Rp. 150.000.000,-

Setahun = Rp. 1.800.000.000,-

Total; Rp. 4,5 Milyar + 1,8 Milyar = Rp. 6,3 Milyar.

Itu kalau yang diberikan ke penerima senilai Rp. 8.000,-. Kalau disunat menjadi Rp. 7.000,-? Kalau disunat menjadi Rp. 6.000,-? Kalau disunat menjadi Rp. 5.000,-?

Maka jawabannya: NGGAK KARU-KARUAN UNTUNGNYA.

Itu kalau dibelanjakan makanan segar. Kalau dibelanjakan makanan yang busuk? Maka sopir ambulans dapat kerjaan, dapat uang operasional dan rumahsakit ketambahan pasien.

Artinya, ternyata dampaknya positif jika MBG itu memang Maling Berkedok Gizi.

SAYA: Berapakah anggaran MBG di tahun 2025, 2026 dan rencananya di 2027?

GEMINI:

Estimasi Anggaran MBG (2025–2027)

Tahun	Anggaran (Triliun Rupiah)	Status	Keterangan
2025	Rp71 Triliun	Ketetapan APBN	Tahun pertama dimulainya program secara resmi.
2026	Rp120 – Rp150 Triliun	Usulan/Berjalan	Peningkatan tajam karena target mencapai 60–80 juta orang.
2027	Rp200 – Rp250 Triliun	Rencana Strategis	Target menuju cakupan penuh seluruh sasaran nasional.

Jika anak-anak orang kaya tidak dikasih MBG? Rugi, donk!

Jika hari libur diliburkan MBG-nya? Kapan kayanya?

Dengan keuntungan yang sebesar itu, masak TNI dan POLRI tidak boleh ikut-ikutan bermain?

MBG itu bisnis atau agenda pemerintah?

Kalau agenda pemerintah itu harus didasarkan pada amanah undang-undang dan tidak memberikan ruang untuk keuntungan. Maka istilah yang paling pas untuk status MBG saat ini adalah “BISNIS YANG DIAGENDAKAN OLEH PEMERINTAH”.

Maka justru untuk masuk ke status BISNIS YANG DIAGENDAKAN OLEH PEMERINTAH itulah karyawan MBG bisa dijadikan ASN.

GOOGLE:

Sekitar 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diangkat menjadi ASN dengan status PPPK mulai 1 Februari 2026, sesuai konfirmasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perpres 115/2025. Jabatan yang diangkat terbatas pada posisi strategis seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

Pegawai Inti Saja: Pengangkatan ini hanya berlaku bagi pegawai inti SPPG, bukan seluruh staf lapangan atau relawan.

Prosedur Seleksi: Meskipun diangkat, kandidat harus melalui seleksi, termasuk tes Computer Assisted Test (CAT).

Posisi Strategis: Fokus pengangkatan adalah 31.250 kepala SPPG, dan 750 akuntan/tenaga gizi, menurut Detik.com.

Tujuan: Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan BGN, menjaga standar gizi, dan menjamin keberlanjutan program MBG.

Kontroversi: Kebijakan ini memicu sorotan terkait keadilan dibandingkan dengan tenaga honorer lain yang sudah mengabdi lama.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya sudah ada 2.080 pegawai SPPG yang diangkat menjadi ASN PPPK pada Juli 2025

SAYA: sampai saat ini ada berapa jumlah siswa dan guru yang keracunan MBG?

GOOGLE:

Hingga akhir tahun 2025 dan awal 2026, tercatat lebih dari 11.000 siswa dan guru di berbagai wilayah Indonesia mengalami dugaan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut data per Oktober 2025. Kasus ini terus berlanjut dengan laporan terbaru di Januari 2026 yang melibatkan seribu lebih korban tambahan di berbagai provinsi.

Berikut rincian kasus berdasarkan data yang dihimpun:

Total Korban: Lebih dari 11.000 orang terdampak per 5 Oktober 2025.

Data Terbaru (2026): Sepanjang 1-30 Januari 2026, BBC mencatat 1.929 korban di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, dan NTT, termasuk 132 pelajar di Manggarai Barat. JPPI mencatat 1.242 korban di Januari 2026.

Sebaran Kasus (2025): Kasus dominan terjadi di Jawa Barat (Bandung Barat, Garut), Jawa Tengah, Sulawesi, dan Sumatera.

Penyebab: Diduga karena makanan basi atau tidak higienis karena jeda waktu masak dan konsumsi yang terlalu lama.

Beberapa insiden besar yang tercatat antara lain di Bandung Barat (lebih dari 1.000 siswa), SMKN 1 Saptosari (476 siswa & 10 guru), dan SMA Negeri 2 Kudus (521 siswa & 24 guru).

SAYA: Saat ini seberapa besar penolakan dan kecaman masyarakat atas MBG?

GEMINI:

Saat ini, per Februari 2026, penolakan dan kecaman masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai titik didih yang sangat tinggi. Jika sebelumnya kritik hanya datang dari pengamat ekonomi, kini protes sudah menyentuh ranah hukum dan akar rumput.

Ibarat sebuah "bisnis" yang sedang diguncang krisis kepercayaan, berikut adalah peta kecaman yang sedang terjadi:

1. Gugatan Hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Masyarakat tidak lagi hanya berteriak di media sosial. Kelompok guru dan pengamat pendidikan telah mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU APBN 2026.

Alasannya: Mereka menolak keras anggaran pendidikan (20% dari APBN) digunakan untuk membiayai MBG.
Sentimennya: "Jangan mengorbankan kualitas guru dan sekolah demi sepiring nasi yang dikelola secara bisnis." Masyarakat melihat ini sebagai pencurian hak pendidikan.

2. Skandal "Makanan Lelah" dan Keracunan Massal

Harapan pemerintah untuk Zero Case (nol kasus) keracunan di tahun 2026 hancur total. Baru dua minggu pertama Januari 2026 saja, sudah ada 10 kasus keracunan massal.

Temuan di Lapangan: Seperti yang Anda duga, ditemukan banyak buah-buahan busuk dan menu yang tidak layak (seperti kurma berjamur).
Isu "Mark-up": Anggota DPRD dan aktivis menemukan indikasi penggelembungan harga sekitar Rp2.000 per porsi. Jika dikalikan jutaan anak, angka "maling" ini menjadi sangat nyata.

3. Kecaman atas "ASN-isasi" Pegawai MBG

Kebijakan mengangkat 32.000 pegawai inti SPPG menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026 memicu kecemburuan sosial yang luar biasa.

Reaksi: Tenaga honorer (guru dan kesehatan) yang sudah mengabdi belasan tahun merasa dikhianati karena "pemain baru" di program MBG langsung mendapatkan karpet merah menjadi ASN hanya dalam hitungan bulan.

4. Isu "Bancakan" dan Monopoli

Laporan investigasi (termasuk dari Tempo dan ICW) terus menyoroti bahwa SPPG dan Dapur sering dikuasai oleh alamat yang sama atau yayasan yang berafiliasi dengan aparat dan partai tertentu.

Slogan Rakyat: Muncul istilah-istilah satir di masyarakat seperti "Makan Berisiko Gratis" atau istilah yang Anda sebutkan: "Maling Berkedok Gizi".

Kesimpulan Situasi

Masyarakat saat ini melihat MBG bukan sebagai program gizi, melainkan sebagai "bancakan anggaran" yang dilindungi oleh birokrasi ASN dan kekuatan aparat. Kecaman paling keras muncul karena adanya kontrakdiksi: Anggarannya Rp268 Triliun (Sangat Mewah), tapi makanannya Busuk (Sangat Murahan).

SAYA: PDIP menyatakan bahwa anggaran MBG itu diambilkan dari anggaran pendidikan.